Sudah hampir sepekan Menteri BUMN Dahlan Iskan terlibat perang pernyataan dengan pimpinan dan anggota DPR. Dahlan menyebut, banyak anggota DPR minta upeti dari BUMN; DPR mendesak Dahlan membuktikan tuduhannya.
Kita berharap perang pernyataan itu mencapai klimaks: Dahlan menyebutkan sejumlah nama anggota DPR yang memeras direksi BUMN. Jika hal itu terjadi, Dahlan akan menjadi inspirator sejati dalam memerangi korupsi. Dahlan menjadi bukti kebenaran kemuakan rakyat terhadap laku anggota DPR.
Akankah harapan itu terwujud? Mungkinkah Dahlan membuka nama-nama anggota DPR yang memeras BUMN? Saya meragukan. Jangankan membuka di hadapan publik, membuka dalam rapat internal DPR saja, sangat sulit terjadi.
Berpegang pada pernyataan dan reputasinya, saya percaya, Dahlan punya bukti aksi pemerasan anggota DPR kepada BUMN. Tak hanya satu nama yang masuk dalam rekaman handsetnya. Bahkan bila mau, Dahlan bisa menunjukkan seabrek bukti, misalnya dengan mengoleksi SMS atau suara pemerasan dari anak buahnya di BUMN.
Lebih jauh lagi, Dahlan bisa melaporkan ke PPATK dan KPK, sehingga kedua lembaga ini bergerak mengumpulkan kembali aksi pemerasan para anggota DPR kepada BUMN. Secara legal hal itu bisa dilakukan oleh PPATK dan KPK, dan secara teknis rekaman SMS dan suara masih tersimpan di server operator telepon.
Jadi, secara hukum dan teknologi, semua rekaman SMS dan suara anggota DPR yang memeras BUMN bisa dibuka. Namun hubungan DPR dengan Dahlan selaku menteri BUMN, bukanlah hubungan hukum atau bisnis. Mereka terlibat dalam hubungan politik. Di sinilah masalahnya, secara politik klimaks perang Dahlan vs DPR sulit terjadi.
Bisa saja, anggota DPR yang merasa diri “bersih” atau “hebat” berkeras menantang Dahlan menyebutkan nama-nama pemeras BUMN, sehingga Dahlan terprovokasi untuk meladeninya. Tetapi apakah para politisi “bersih” dan “hebat” itu akan kuasa menghadapi sistem koruptif di lingkungan DPR dan partai politik?
Kalau masih sayang jabatan, mereka pasti menghentikan aksi sok hebat itu. Jika tidak bisa-bisa namanya tidak masuk dalam daftar caleg Pemilu 2014 nanti. Sebab, sikap sok hebat itu tak hanya akan mencelakakan koleganya yang memang gemar memeras BUMN, tetapi juga merusak nama baik DPR dan partai politik. Lebih dari itu, akan menambah daftar panjang anggota DPR dan pimpinan partai jadi tersangka korupsi.
Pemerasan yang dilakukan oleh anggota DPR kepada BUMN bukanlah semata-mata laku pribadi. Ada kepentingan partai di dalamnya. Pengakuan mantan Bendahara Partai Demokrat Nazarudin, menunjukkan hal itu. Memang dari mana partai politik mendapatkan dana untuk rapat ini itu di hotel mewah, bagi-bagi sembako, pasang iklan, dll kalau bukan dari aksi para kadernya?
Partai memang dibolehkan mencari dana sumbangan. Namun sumbangan sah dari perorangan dan perusahaan kepada partai politik (baik untuk membiayai operasional partai politik maupun untuk kampanye) yang dilaporkan sangat terbatas jumlahnya. Tidak sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan.
Untuk menutupinya, semua partai memerintahkan kadernya berburu dana ilegal. Mereka yang duduk di legislatif dan eksekutif yang mampu mencari dana ilegal itu. Sebab dengan kekuasaannya dalam membuat kebijakan, menyusun anggaran, dan memilih pejabat, mereka leluasa melakukan pemerasan, termasuk memeras direksi BUMN.
*Penulis adalah wartawan merdeka.com
Sumber: http://id.berita.yahoo.com/dahlan-vs-dpr-takkan-berujung-010621961.html
Kita berharap perang pernyataan itu mencapai klimaks: Dahlan menyebutkan sejumlah nama anggota DPR yang memeras direksi BUMN. Jika hal itu terjadi, Dahlan akan menjadi inspirator sejati dalam memerangi korupsi. Dahlan menjadi bukti kebenaran kemuakan rakyat terhadap laku anggota DPR.
Akankah harapan itu terwujud? Mungkinkah Dahlan membuka nama-nama anggota DPR yang memeras BUMN? Saya meragukan. Jangankan membuka di hadapan publik, membuka dalam rapat internal DPR saja, sangat sulit terjadi.
Berpegang pada pernyataan dan reputasinya, saya percaya, Dahlan punya bukti aksi pemerasan anggota DPR kepada BUMN. Tak hanya satu nama yang masuk dalam rekaman handsetnya. Bahkan bila mau, Dahlan bisa menunjukkan seabrek bukti, misalnya dengan mengoleksi SMS atau suara pemerasan dari anak buahnya di BUMN.
Lebih jauh lagi, Dahlan bisa melaporkan ke PPATK dan KPK, sehingga kedua lembaga ini bergerak mengumpulkan kembali aksi pemerasan para anggota DPR kepada BUMN. Secara legal hal itu bisa dilakukan oleh PPATK dan KPK, dan secara teknis rekaman SMS dan suara masih tersimpan di server operator telepon.
Jadi, secara hukum dan teknologi, semua rekaman SMS dan suara anggota DPR yang memeras BUMN bisa dibuka. Namun hubungan DPR dengan Dahlan selaku menteri BUMN, bukanlah hubungan hukum atau bisnis. Mereka terlibat dalam hubungan politik. Di sinilah masalahnya, secara politik klimaks perang Dahlan vs DPR sulit terjadi.
Bisa saja, anggota DPR yang merasa diri “bersih” atau “hebat” berkeras menantang Dahlan menyebutkan nama-nama pemeras BUMN, sehingga Dahlan terprovokasi untuk meladeninya. Tetapi apakah para politisi “bersih” dan “hebat” itu akan kuasa menghadapi sistem koruptif di lingkungan DPR dan partai politik?
Kalau masih sayang jabatan, mereka pasti menghentikan aksi sok hebat itu. Jika tidak bisa-bisa namanya tidak masuk dalam daftar caleg Pemilu 2014 nanti. Sebab, sikap sok hebat itu tak hanya akan mencelakakan koleganya yang memang gemar memeras BUMN, tetapi juga merusak nama baik DPR dan partai politik. Lebih dari itu, akan menambah daftar panjang anggota DPR dan pimpinan partai jadi tersangka korupsi.
Pemerasan yang dilakukan oleh anggota DPR kepada BUMN bukanlah semata-mata laku pribadi. Ada kepentingan partai di dalamnya. Pengakuan mantan Bendahara Partai Demokrat Nazarudin, menunjukkan hal itu. Memang dari mana partai politik mendapatkan dana untuk rapat ini itu di hotel mewah, bagi-bagi sembako, pasang iklan, dll kalau bukan dari aksi para kadernya?
Partai memang dibolehkan mencari dana sumbangan. Namun sumbangan sah dari perorangan dan perusahaan kepada partai politik (baik untuk membiayai operasional partai politik maupun untuk kampanye) yang dilaporkan sangat terbatas jumlahnya. Tidak sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan.
Untuk menutupinya, semua partai memerintahkan kadernya berburu dana ilegal. Mereka yang duduk di legislatif dan eksekutif yang mampu mencari dana ilegal itu. Sebab dengan kekuasaannya dalam membuat kebijakan, menyusun anggaran, dan memilih pejabat, mereka leluasa melakukan pemerasan, termasuk memeras direksi BUMN.
dan : http://merdeka.com
0 komentar:
Posting Komentar