Pemadaman yang berujung Koin

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Selatan (Kalsel) mengaku kecewa atas pemadaman listrik di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) yang berlarut-larut. Karena itu, mereka mengadakan aksi pengumpulan koin untuk dana pembangunan pembangkit listrik.
 
Kordinator Aksi Pengumpulan 1.000 ton koin Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan selatan Fahrul Raji mengatakan, aksi ini dilatarbelakangi oleh pemadaman listrik secara bergilir di wilayah Kalimantan Selatan secara terus menerus.

"Didasari di pemadaman secara bergilir, kita kumpulkan koin secara independen," kata Fahrul, saat dihubungi Okezone, di Jakarta, Senin (15/10/2012).

Fahrul menambahkan, aksi ini dilakukan untuk mendesak Gubernur dan anggota dewan membentuk panitia secara independen untuk membangun pembangkit listrik secara independen.

Fahrul mengungkapkan pembangunan pembangkit listrik independen adalah bentuk ketidakpercayaan kepada Pemerintah Pusat. Karena itu, menurutnya sudah banyak kekayaan alam di Kalimantan khususnya di Kalsel yang disumbangkan untuk pemerintah pusat. Meskipun begitu, pemerintah Pusat tidak memberi kontribusi kedaerah tersebut.

"Kita selalu kasih sumber daya alam ke Pemerintah Pusat tetapi enggak ada kontribusi dari Pemerintah Pusat. Kami enggak percaya sama Pemerintah pusat, kami kecewa, memang semua diam," tambah Fahrul.

Sebagai informasi, aksi pengumpulan 1.000 ton koin untuk pembangunan pembangkit listrik independen dimulai sejak hari ini.  Jika nanti uang pengumpulan koin tersebut tidak cukup, dia bersama rekan-rekannya mengaku akan melakukan iuran meminta dana kepada pengusaha seluruh Kalsel. Uang ini akan digunakan untuk membangun pembangkit listrik.

"Dari uang koin, kalau kurang dari pengusaha dan masyarakat Banjarmasin, tetapi sementara belum kita rencanakan," tegas Fahrul.

Hari Ini Koin Pembangkit Listrik Independen Diserahkan ke Gubernur
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mahasiswa Kalsel perwakilan masing-masing Posko Koin akan menyerahkan semua hasil penggalangan koin pembangkit listrik independen kepada Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin, Selasa (30/10). Rencananya, mereka bergerak menuju rumah dinas orang nomor satu di provinsi ini pukul 10.30 Wita.

Presiden BEM KM Unlam, M Pajeri mengatakan, selain menyerahkan semua hasil penggalangan Koin Pembangkit Listrik Independen (PLI) itu, pihaknya juga mendesak Gubernur Kalsel untuk menandatangani MoU Percepatan Pembangunan Panitia PLI.

"Kami juga mendesak agar pak gubernur membentuk tim studi kelayakannya. Saatnya kemandirian energi untuk Kalimantan, utamanya Kalsel," katanya.

Sebelumnya, para mahasiswa menggalang aksi pengumpulan koin untuk pembangunan pembangkit listrik independen sejak 15 Oktober lalu, menargetkan seribu ton koin. Aksi mereka juga mendapat dukungan dari aktivis yang tergabung dalam Forum Peduli Banua.

Hal itu karena seringnya terjadi pemadaman listrik di provinsi yang kaya batu bara ini. Aktivis pun menuntut pemenuhan energi listrik di Kalsel, salah satunya dengan menggelar aksi penggalangan koin untuk pembangunan pembangkit listrik independen tersebut.

Koin Untuk PLI Itu Diserahkan ke Gubernur

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN -Sejumlah mahasiswa menyerahkan koin untuk Pembangkit Listrik Independen yang berhasil dikumpulkan kepada Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin, Selasa (30/10/2012) di Banjarmasin. 

Koin dan uang kertas senilai Rp 3,4 juta lebih itu mereka kumpulkan selama dua pekan sebagai wujud keprihatinan atas krisis listrik yang terjadi di Kalsel.

Penyerahan dilakukan di halaman Rumah Dinas Gubernur Kalsel yang bersebelahan dengan Gedung Mahligai Pancasila. Mahasiswa berusaha masuk menemui Gubernur yang saat itu tengah mengikuti Rapat Koordinasi Pengembangan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Wilayah Tengah dan Pencanangan Kalsel sebagai Pelopor Penyelenggara Pendidikan Inklusi di Gedung Mahligai Pancasila. Setelah menunggu cukup lama, Rudy akhirnya menemui mahasiswa.

Mahasiswa mendesak pemerintah daerah bersikap tegas untuk mengatasi persoalan listrik di wilayahnya. Mereka menilai kondisi listrik PLN sudah kronis. Ini dibuktikan dengan seringnya terjadi pemadaman listrik di wilayah yang notabene merupakan lumbung batubara nasional.

Rudy menyatakan menghargai upaya yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat dengan mengumpulkan koin sebagai wujud kebersamaan. Apa yang disampaikan mahasiswa akan menjadi bahan pertimbangan.

Namun demikian, menurut Rudy, kebijakan soal kelistrikan telah diatur oleh undang-undang. "Saya sebagai gubernur sejak 2007 sudah minta kepada pemerintah pusat agar pelaksanaan kebijakan kelistrikan diserahkan ke daerah. Saya jamin waktu itu di depan sidang kabinet bahwa dua tahun, insya Allah, kami bisa membenahi. Namun sampai sekarang rupanya regulasinya tetap," ungkap Rudy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Target Awal 1000Ton Koin untuk membeli pembangkit tapi realisasinya cuman sekitar 25 kg.

mampukah uang sebesar 3,4 jt diatas untuk membangun pembangkit independen??

haruskah ada perusda yang mengurusi sistem kelistrikan??

kalau membandingkan dengan listrik di pulau jawa, sama kah keadaan geografisnya dengan dikalimantan?

dan satu hal yang saya bingung sebagai orang awam, kenapa mengumpulkan koin yg nominalnya lebih rendah dibanding mengumpulkan uang kertas yang tentunya hasilnya bakalan lebih banyak dan lebih bermanfaat kalau benar-benar ingin membangun pembangkit independen.

Readmore a.k.a selengkapnya

Dahlan vs DPR Takkan Berujung

Sudah hampir sepekan Menteri BUMN Dahlan Iskan terlibat perang pernyataan dengan pimpinan dan anggota DPR. Dahlan menyebut, banyak anggota DPR minta upeti dari BUMN; DPR mendesak Dahlan membuktikan tuduhannya.

Kita berharap perang pernyataan itu mencapai klimaks: Dahlan menyebutkan sejumlah nama anggota DPR yang memeras direksi BUMN. Jika hal itu terjadi, Dahlan akan menjadi inspirator sejati dalam memerangi korupsi. Dahlan menjadi bukti kebenaran kemuakan rakyat terhadap laku anggota DPR.

Akankah harapan itu terwujud? Mungkinkah Dahlan membuka nama-nama anggota DPR yang memeras BUMN? Saya meragukan. Jangankan membuka di hadapan publik, membuka dalam rapat internal DPR saja, sangat sulit terjadi.

Berpegang pada pernyataan dan reputasinya, saya percaya, Dahlan punya bukti aksi pemerasan anggota DPR kepada BUMN. Tak hanya satu nama yang masuk dalam rekaman handsetnya. Bahkan bila mau, Dahlan bisa menunjukkan seabrek bukti, misalnya dengan mengoleksi SMS atau suara pemerasan dari anak buahnya di BUMN.

Lebih jauh lagi, Dahlan bisa melaporkan ke PPATK dan KPK, sehingga kedua lembaga ini bergerak mengumpulkan kembali aksi pemerasan para anggota DPR kepada BUMN. Secara legal hal itu bisa dilakukan oleh PPATK dan KPK, dan secara teknis rekaman SMS dan suara masih tersimpan di server operator telepon.

Jadi, secara hukum dan teknologi, semua rekaman SMS dan suara anggota DPR yang memeras BUMN bisa dibuka. Namun hubungan DPR dengan Dahlan selaku menteri BUMN, bukanlah hubungan hukum atau bisnis. Mereka terlibat dalam hubungan politik. Di sinilah masalahnya, secara politik klimaks perang Dahlan vs DPR sulit terjadi.

Bisa saja, anggota DPR yang merasa diri “bersih” atau “hebat” berkeras menantang Dahlan menyebutkan nama-nama pemeras BUMN, sehingga Dahlan terprovokasi untuk meladeninya. Tetapi apakah para politisi “bersih” dan “hebat” itu akan kuasa menghadapi sistem koruptif di lingkungan DPR dan partai politik?

Kalau masih sayang jabatan, mereka pasti menghentikan aksi sok hebat itu. Jika tidak bisa-bisa namanya tidak masuk dalam daftar caleg Pemilu 2014 nanti. Sebab, sikap sok hebat itu tak hanya akan mencelakakan koleganya yang memang gemar memeras BUMN, tetapi juga merusak nama baik DPR dan partai politik. Lebih dari itu, akan menambah daftar panjang anggota DPR dan pimpinan partai jadi tersangka korupsi.

Pemerasan yang dilakukan oleh anggota DPR kepada BUMN bukanlah semata-mata laku pribadi. Ada kepentingan partai di dalamnya. Pengakuan mantan Bendahara Partai Demokrat Nazarudin, menunjukkan hal itu. Memang dari mana partai politik mendapatkan dana untuk rapat ini itu di hotel mewah, bagi-bagi sembako, pasang iklan, dll kalau bukan dari aksi para kadernya?

Partai memang dibolehkan mencari dana sumbangan. Namun sumbangan sah dari perorangan dan perusahaan kepada partai politik (baik untuk membiayai operasional partai politik maupun untuk kampanye) yang dilaporkan sangat terbatas jumlahnya. Tidak sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan.

Untuk menutupinya, semua partai memerintahkan kadernya berburu dana ilegal. Mereka yang duduk di legislatif dan eksekutif yang mampu mencari dana ilegal itu. Sebab dengan kekuasaannya dalam membuat kebijakan, menyusun anggaran, dan memilih pejabat, mereka leluasa melakukan pemerasan, termasuk memeras direksi BUMN.

*Penulis adalah wartawan merdeka.com

Sumber: http://id.berita.yahoo.com/dahlan-vs-dpr-takkan-berujung-010621961.html

dan : http://merdeka.com

Readmore a.k.a selengkapnya